MALANG, suarakeadilannews.id – Di tengah komitmen Polri untuk terus berbenah dan menjaga hukum serta mengayomi masyarakat, ulah oknum anggota Korps Bhayangkara di wilayah hukum Polres Malang justru mencoreng institusi sendiri. Seorang oknum anggota Polsek Bululawang berinisial AS, kini terseret dalam pusaran dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang masyarakat.
Tak tanggung-tanggung, dalam menjalankan modus operandinya, pelaku diduga kuat memanfaatkan status jabatannya sebagai polisi serta menggunakan identitas anak kandungnya sendiri berinisial MZNA untuk memperdaya korban. Akibatnya, korban yang tergiur iming-iming investasi kredit mobil mewah harus menelan kerugian materiil hingga Rp 50.000.000,-.
Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun tim suarakeadilannews.id, korban diketahui bernama MY (30), seorang warga Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
Kepada jurnalis suarakeadilannews.id, MY membeberkan awal mula dirinya terjebak dalam siasat busuk sang oknum. Pelaku AS datang menawarkan skema pembelian satu unit mobil Pajero Dakar tahun 2018.
Guna memuluskan aksinya, AS meyakinkan korban bahwa unit kendaraan tersebut akan didaftarkan atas nama anaknya sendiri, MZNA, dengan iming-iming akan ada pencairan dana berlebih (refund).
Terpikat oleh tipu daya dan status pelaku yang merupakan penegak hukum, korban akhirnya sepakat.
Uang sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan akumulasi dari Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar Rp 15 juta dan Uang Muka (DP) sebesar Rp 35 juta pun meluncur via transfer. Ironisnya, uang tersebut ditransfer langsung dari dana korban yang berada di penerima gadai di Pasuruan menuju rekening sang oknum polisi AS dan anaknya, MZNA.
“Uang tunai dengan total Rp 50 juta dengan rincian UTJ Rp 15 juta dan DP Rp 35 juta. Uang sejumlah itu ditransfer dari uang saya yang ada di penerima gadai di Pasuruan, langsung masuk ke rekening oknum polisi AS bersama anaknya MZNA,” ungkap MY dengan nada kecewa saat ditemui di Gondanglegi, Senin (15/6/2026) sore.
Petaka dimulai setelah uang berpindah tangan. Secara sepihak, syarat perjanjian diubah dan sangat merugikan korban. Tiba-tiba, pihak Showroom Dipo Mobil yang beralamat di Kota Malang menarik kembali unit mobil yang saat itu sedang dipakai oleh MZNA (anak oknum polisi). Alasan yang dilempar adalah masalah teknis, diiringi perubahan nilai DP secara sepihak yang melonjak menjadi Rp 75 juta.
Akibat permainan sepihak ini, proses kredit pun berujung gagal total. Anehnya, uang puluhan juta milik korban lenyap bak ditelan bumi, dan unit mobil yang dijanjikan pun tidak jelas rimbanya.
“Akibatnya, proses kredit gagal dilanjutkan, namun uang yang sudah diserahkan serta unit mobil tidak kunjung dikembalikan dan tidak jelas keberadaannya. Diduga mereka sudah kalikong, Mas,” cetus MY menduga adanya konspirasi di balik kasus ini.
Hingga berita ini ditulis, iktikad baik dari pelaku dinilai nihil. Meski AS sempat mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan dana atau menyerahkan jaminan berupa mobil Honda Brio tahun 2022 (Nopol W 1275 SW), nyatanya janji tersebut hanyalah angin surga yang berulang kali diingkari. Bahkan, upaya pihak keluarga korban bersama saksi yang mendatangi Mako Polsek Bululawang untuk menagih haknya justru berujung jalan buntu.
Melihat konstruksi kasus ini, perbuatan oknum AS bersama anaknya diduga kuat telah menabrak barikade hukum pidana dan kode etik yang berlaku, di antaranya:
Pasal 378 KUHP (Tindak Pidana Penipuan): Terpenuhi unsur penggunaan kebohongan, nama palsu, atau memakai kedok jabatan (seragam dan status polisi) serta dugaan memanipulasi data kepemilikan menggunakan identitas anaknya demi menguasai harta benda korban.
Pasal 372 KUHP (Tindak Pidana Penggelapan): Terpenuhi unsur penguasaan uang korban yang diterima, namun kemudian disalahgunakan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.
Selain pidana umum, tindakan ini nyata-nyata mencoreng marwah institusi, bentuk penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan sebagai pelindung masyarakat.
Menjerit karena keadilan yang tersandera, MY mendesak agar pimpinan kepolisian, khususnya Kapolsek Bululawang, tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Korban menuntut kedua pelaku diproses secara tegas dan dipaksa mengembalikan dana atau jaminan unit mobil sesuai kesepakatan awal. Jika tidak ada perkembangan signifikan, korban menegaskan siap membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Bid Propam Polda Jatim.
Hingga berita ini ditayangkan pada Senin (15/6/2026) petang, jurnalis suarakeadilannews.id telah mencoba melakukan konfirmasi via pesan WhatsApp kepada Kapolsek Bululawang maupun oknum polisi AS. Namun sayang, meski pesan yang dikirimkan telah menunjukkan centang dua (terbaca/masuk), pihak kepolisian terkesan kompak “bungkam” dan belum memberikan tanggapan ataupun keterangan resmi.
Redaksi suarakeadilannews.id membuka lebar ruang hak jawab dan klarifikasi kepada semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.
(Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












