Banner Iklan
TNI/Polri

Dugaan Pungli Laka Lantas Rp 3 Juta di Malang: 3 Oknum Polisi Dinonjobkan, Propam Lakukan Pemeriksaan

92
×

Dugaan Pungli Laka Lantas Rp 3 Juta di Malang: 3 Oknum Polisi Dinonjobkan, Propam Lakukan Pemeriksaan

Sebarkan artikel ini

MALANG KOTA, SuaraKeadilanNews.id — Tiga oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota dinonaktifkan dari jabatannya akibat diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan pemerasan sebesar Rp 3 juta. Dugaan pungli tersebut dilakukan saat penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

Informasi yang terhimpun suarakeadilannews.id, ketiga anggota Bintara Unit Laka Lantas yang berinisial R, D, dan A tersebut kini telah dipindahkan menjadi staf tanpa jabatan (nonjob) guna menjalani proses pemeriksaan internal.

Kasus ini bermula saat peristiwa kecelakaan yang melibatkan pihak berinisial DA dan BW sebenarnya telah diselesaikan secara damai. Pihak penabrak memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 2 juta, menanggung biaya perbaikan kendaraan, serta menandatangani surat perjanjian damai di atas kertas bermaterai.

Namun, ketiga oknum petugas diduga tetap meminta uang senilai Rp 3 juta kepada keluarga DA untuk pengurusan perkara tersebut.
Setelah kasus ini mencuat dan sampai ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), uang senilai Rp 3 juta tersebut akhirnya dikembalikan secara utuh kepada keluarga DA dengan disaksikan sejumlah personel Satlantas.

Proses Hukum Internal Tetap Berjalan

Meski barang bukti uang telah dikembalikan, proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap ketiga personel tersebut dipastikan terus bergulir. Pengembalian uang tidak menghentikan sanksi etik di internal kepolisian.

Kepala Seksi (Kasi) Propam Polresta Malang Kota, AKP Didik membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani dugaan pelanggaran tersebut secara intensif.

“Siap, sudah kami tangani,” ujar Didik singkat saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Hingga saat ini, pihak Polresta Malang Kota belum merinci sanksi akhir yang akan dijatuhkan kepada ketiga oknum tersebut. Publik kini menyoroti transparansi penanganan perkara ini untuk memastikan penindakan tegas serta menjaga integritas institusi kepolisian. (Ach/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *