Suarakeadilannews.id
Proyek Preservasi Jalan Makbon-Mega Tahun Anggaran 2021-2022 yang dikerjakan oleh pemenang Lelang PT Delta dan dilaksanakan oleh PT Pulau Biru selaku kontraktor Lokal di Provinsi Papua Barat, diduga tidak selesai karena hingga saat ini masih terdapat beberapa kilometer ruas jalan yang tidak teraspal serta beberapa unit Boxculvert yang tidak selesai pekerjaannya.
Menurut salah satu warga yang enggan disebut namanya, namun berdomisili di distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, bahwa “Sampai saat ini masyarakat Kabupaten Tambrauw yang seharusnya menikmati fasilitas jalan raya yang representatif, masih harus berjibaku dengan jeleknya fasilitas jalan raya karena tidak profesionalnya pihak kontraktor dan Satker Sorong, sedangkan Negara sudah mengucurkan Anggaran yang besar sekali untuk perbaikan jalan sepanjang distrik Makbon Kabupaten Sorong hingga Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw”.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa “Anggaran Negara yang besar begitu tu harus KPK turun usut akan supaya kontraktor tidak main main dalam mengelola Anggaran Negara”.
Berdasarkan data LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020, Pekerjaan tersebut dalam pengawasan Pejabat Pembuat Komien 2.2 Satker PJN Wilayah II Papua Barat Satuan Kerja Sorong, dengan PAGU Anggaran sebesar Rp 241.000.000.000.- (Dua ratus empat puluh satu milyard rupiah), sedangkan Nilai Kontrak yang diteken Oleh PT Delta berdasarkan Penawaran terendah pada proses lelang sebesar kurang lebih 210.000.000.000.- (Dua ratus sepuluh milyard rupiah).
Pantauan dari media suarakeadilannews.id sejak akhir waktu pelaksanaan kontrak terhitung akhir tahun 2022, pekerjaan dilaksanakan dengan cara kebut namun tidak dapat selesai tepat waktu. Info yang diperoleh dari masyarakat bahwa PPK 2.2 PJN Satker Sorong atas nama JOHAN USMANI, S.T pernah meneken dokumen Addendum namun tidak diketahui apakah terkait waktu, biaya atau alasan apa, karena selama pekerjaan diketahui tidak pernah ada situasi berupa Foscemeger, huruhara atau bencana alam yang dapat menjadi alasan Kuat terbitnya Addendum.
Kuat dugaan bahwa terkait pekerjaan tersebut anggaran yang telah dicairkan telah melebihi volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Delta dengan pelaksana PT Pulau Biru, sehingga dapat diduga telah terjadi dugaan pidana Korupsi, sehingga Aparat penegak hukum harus turun tangan melakukan audit pekerjaan tersebut.










