BALIKPAPAN, SuaraKeadilanNews.id – Komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kalimantan Timur kembali diuji. Publik dikejutkan dengan kabar penangkapan perwira menengah, AKP YBA, yang menjabat sebagai Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar).
Ironisnya, sosok yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas barang haram tersebut, justru kini harus berhadapan dengan penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim atas dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba.
Kabar miring mengenai penangkapan oknum perwira ini dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto. Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (16/5/2026), dirinya membenarkan bahwa AKP YBA telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Iya, yang bersangkutan sudah diamankan Ditresnarkoba Polda Kaltim,” tegas Kombes Pol Yuliyanto singkat.
Namun demikian, pihak Polda Kaltim masih enggan membeberkan secara detail mengenai kronologi maupun peran AKP YBA dalam pusaran kasus tersebut. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman guna mengungkap sejauh mana keterlibatan sang perwira.
“Kasus belum dirilis dan masih dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya kepada awak media.
Penangkapan ini terbilang sangat mengejutkan. Pasalnya, AKP YBA dikenal cukup agresif dalam memimpin pengungkapan kasus narkoba sejak menjabat pada Desember 2025 lalu.
Catatan prestasi yang sempat diraihnya antara lain:
Januari – April 2026: Memimpin pengungkapan 79 kasus narkoba dengan 103 tersangka.
Barang Bukti: Mengamankan 3,6 Kg sabu, ganja, hingga ribuan butir obat keras.
Kasus Besar: Menangani penangkapan pengedar sabu di Loa Janan (1,5 Kg sabu) serta penangkapan oknum ASN Pemkab Kukar.
Kasus AKP YBA ini menambah panjang daftar oknum aparat di Kaltim yang terjerat “lingkaran setan” narkotika. Sebelumnya, nama AKP DJS (Mantan Kasat Reskoba Polres Kubar) juga mencuat dalam pengembangan jaringan bandar narkoba Ishak yang ditangani Bareskrim Polri.
Suara Keadilan News memandang bahwa kejadian ini menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian. Masyarakat menanti transparansi dan ketegasan Kapolda Kaltim dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih. Jika terbukti bersalah, sanksi etik hingga pidana berat harus dijatuhkan demi menjaga marwah institusi Polri dan keadilan bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi terus memantau perkembangan penyidikan di Mapolda Kaltim. (*Ach)












