SURABAYA, SuaraKeadilanNews.id – Kinerja jajaran Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Hal ini menyusul mencuatnya dugaan penanganan perkara narkotika yang dinilai tidak proporsional dan menabrak rambu-rambu prosedur penyidikan, hingga memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi dan investigasi yang dihimpun di lapangan, pihak keluarga tersangka mengaku dibikin “gelap gulita” terkait perkembangan kasus. Mereka mengklaim sama sekali tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) maupun surat resmi penetapan tersangka.
Kondisi miris ini jelas memantik tanda tanya besar terkait komitmen penegakan supremasi hukum dan transparansi administrasi penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.
Tidak berhenti di situ, jeritan ketidakadilan juga disuarakan oleh pihak keluarga terkait proses penahanan anak mereka. Pihak keluarga mengaku kaget lantaran penahanan dilakukan tanpa adanya dokumen resmi yang jelas atau diketahui oleh mereka.
Lebih mengejutkan lagi, keluarga membeberkan adanya dugaan praktik transaksional, di mana muncul permintaan uang fantastis sebesar Rp50 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, dugaan miring tersebut masih menyisakan teka-teki dan belum terkonfirmasi oleh pihak penyidik.
Menanggapi carut-marutnya dugaan penyimpangan ini, sejumlah pemerhati hukum dan pegiat keadilan angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa institusi Polri tidak boleh anti-kritik. Setiap proses hukum wajib hukumnya berjalan di atas koridor profesionalisme, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum).
“Penyidik tidak boleh bekerja atas dasar selera atau kepentingan sepihak. Semua ada aturan mainnya di KUHAP dan Perkap Polri,” tegas salah satu praktisi hukum.
Taruhan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara
Jika dugaan pelanggaran prosedur dan isu transaksional ini benar-benar terbukti, hal ini dipastikan akan menjadi rapor merah yang mencoreng citra Polri di mata masyarakat, khususnya Polda Jatim. Evaluasi total dan tindakan tegas secara internal mutlak harus segera dilakukan oleh Propam demi menjaga marwah institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sebaliknya, jika klaim dari penyidik menyatakan bahwa penanganan perkara ini sudah ‘on the track’ (sesuai prosedur), maka pihak Ditresnarkoba Polda Jatim dituntut segera memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi agar tidak menggelinding menjadi bola liar yang merugikan nama baik kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi suarakeadilannews.id masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Ditresnarkoba Polda Jatim maupun Unit 3 Subdit 3 untuk memberikan hak jawab resmi demi keberimbangan informasi yang objektif bagi publik. (Tim/Red)












