Banner Iklan
TNI/Polri

Penanganan Tiga Warga Kepanjen oleh Satresnarkoba Polres Malang Disorot, Muncul Isu Dana Rp25 Juta

88
×

Penanganan Tiga Warga Kepanjen oleh Satresnarkoba Polres Malang Disorot, Muncul Isu Dana Rp25 Juta

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang mengamankan tiga warga Kecamatan Kepanjen pada Jumat, 30 Mei 2026.

Hampir satu bulan setelah penangkapan, ketiga orang tersebut menjalani status hukum yang berbeda. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Rincian Status Penanganan Tiga Warga

1. Bapak AFK
Warga Dusun Anggrungan, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen. Pihak Rumah Rehabilitasi Nawasena membenarkan AFK telah menyelesaikan program rehabilitasi. Yang bersangkutan dipulangkan pada Sabtu, 20 Juni 2026.

2. Bapak ATG
Masih satu domisili dengan AFK di Dusun Anggrungan. ATG dikabarkan masih dalam proses hukum lebih lanjut dan berada dalam penanganan Kepolisian Resor Malang.

3. Bapak JNL
Warga Jalan Locari RT 26 RW 03, Desa Cokolio, Kecamatan Kepanjen. Hingga berita ini diterbitkan, status hukum JNL belum dapat dipastikan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai apakah yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atau proses pidana.

Muncul Informasi Terkait Dana Rp25.000.000

Perbedaan status penanganan tersebut menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Di tengah situasi itu, beredar informasi mengenai adanya dana sebesar Rp25.000.000 yang disebut berkaitan dengan proses rehabilitasi.

Redaksi menegaskan, informasi tersebut hingga saat ini belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Upaya Konfirmasi Belum Mendapat Jawaban

Sesuai prinsip keberimbangan, redaksi telah melakukan konfirmasi.

Pertama, kepada Kepala Unit Satresnarkoba Unit I Polres Malang, Ipda Ilham, terkait status hukum ketiga orang tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.

Kedua, kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malang, Iptu Ricky, melalui pesan WhatsApp pada 16 Juni 2026. Materi konfirmasi mencakup status hukum dan informasi dana yang beredar. Sampai dengan berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun klarifikasi resmi.

Kewajiban Konfirmasi dan Realita di Lapangan

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan wajib memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Dalam KEJ Pasal 1 disebutkan, wartawan Indonesia memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan uji informasi atau konfirmasi kepada para pihak terkait.

“Kewajiban wartawan adalah memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) UU Pers. Wartawan juga diwajibkan melakukan uji informasi atau konfirmasi.

Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak selalu mudah. Para pejabat yang memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menjawab, terkadang menghindar. Bahkan tidak sedikit yang tidak merespons saat dikonfirmasi, baik secara doorstop, telepon, maupun melalui aplikasi WhatsApp.

Kondisi inilah yang dialami redaksi dalam upaya konfirmasi kepada Ipda Ilham dan Iptu Ricky terkait status hukum tiga warga Kepanjen.

Asas Persamaan Hukum dan Hak Jawab

Tiga orang diamankan dalam satu peristiwa, namun perlakuan hukumnya tidak sama. Publik berhak mendapatkan penjelasan atas dasar yuridis apa perbedaan tersebut dilakukan.

Media ini menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, ruang hak jawab dan hak klarifikasi dibuka seluas-luasnya kepada Kepolisian Resor Malang dan Rumah Rehabilitasi Nawasena. (Hr/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *